• pengaruh positif dan negatif teknologi tinggi dalam kultur indonesia
• artikel budaya politik negara berkembang
• pengaruh dari pergaulan bebas terhadap kaum muda indonesia
• kasus hukum antara indonesia dengan malaysia dihubungkan dengan hak kekayaan intelektual
• sistem pemerintahan indonesia dan kaitannya dengan batik
• artikel ragam suku bangsa indonesia wujud dari bhineka tunggal ika

 

"Saya dipaksa kawin dengan orang yang tidak saya suka, mereka memborgol saya semalam. Malam-malam saya ijin ke kamar mandi supaya borgol saya dibuka. Dari situ malam-malam saya lari ke hutan. Akhirnya saya lari ke Arso dan ditolong Mama Yusan" (Helen, 15 Tahun, Perempuan yang dipaksa kawin dengan Om-nya di Waris-Papua). Sumber: Jurnal Perempuan No. 24, 2002 Hlmn 72. Perempuan di Wilayah Konflik.

Pada tahun 1800-an para pejuang gerakan perempuan beranggapan bahwa ketertinggalan perempuan karena banyak perempuan buta huruf. Seratus tahun kemudian perempuan kelas menengah abad industrialisasi mulai sadar akan adanya ketidakadilan di masyarakat yang merugikan perempuan dan bukan karena kebodohan perempuan itu sendiri. Saat itulah benih-benih pemikiran feminisme muncul.

Di Nusantara, Gerakan Kartini membuka sedikit isolasi gerakan perempuan dalam masa Penjajahan Belanda saat itu. Setidaknya Perempuan Kelas Atas di Masyarakat saat itu dapat mulai mengenyam bangku sekolah walau tetap hanya sampai tingkatan tertentu.
Setelah Indonesia Merdeka, Gerakan Perempuan di Indonesia hampir tidak tampak pada rejim Orde Baru. Gerakan perempuan pada masa itu muncul sebagai hasil dari interaksi antara faktor-faktor politik makro berhubungan dengan politik gender Orde Baru.
Politik gender didasarkan pada ideologi Ibuisme; kampanye anti Gerwani dan dominasi militer telah mengisolasi Perempuan Indonesia sebagai kelompok homogen yang a-politis. Politik gender ini sekaligus memusnahkan gerakan progresif yang cukup kuat untuk mengontrol dan memarginalisasi perempuan di seluruh lapisan masyarakat Indonesia termasuk Perempuan Papua.

Perempuan Papua bukan hanya dimarginalisasi oleh Pemerintah Indonesia tapi juga oleh masyarakatnya sendiri. Kekerasan terstruktur yang dialami Perempuan Papua ini seolah tidak berakhir.

Reformasi yang didengungkan hampir sepuluh tahun lalu belum mampu membawa perubahan mendasar dalam Gerakan Perempuan di Papua. Belum banyak Perempuan Papua yang terlibat secara aktif memperjuangkan Hak-hak Dasar Perempuan, baik di dalam masyarakat maupun di dalam lembaga legislatif.

Angka Penderita HIV/AIDS di Papua makin tinggi dan perempuan adalah pihak yang paling rentan terhadap penyakit ini. Shock culture karena lompatan budaya atau peradaban yang dialami Masyarakat Papua menimbulkan perilaku yang tidak wajar dalam kehidupan bermasyarakat, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Papua dengan patriarki yang kuat menempatkan Perempuan pada posisi subordinat sehingga tidak berhak menentukan apapun baik bagi dirinya maupun masyarakat padahal sebuah peradaban sebuah bangsa lahir dari perempuan. Perempuanlah yang mendidik sebuah generasi.

Semoga dengan pemajuan kesetaraan gender dapat terus mendorong sebuah tatanan masyarakat yang egaliter di seluruh nusantara, termasuk Papua. Semoga..